Sambutan Presiden RI pada Rakernas APKASI IX dan PERHIPTANI X, Jakarta, 20 Februari 2013

Rabu, 20 Februari 2013
Di baca 842 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA RAKERNAS APKASI IX DAN PERHIPTANI X

DI HOTEL SAHID JAYA, JAKARTA  

TANGGAL 20 FEBRUARI 2013

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Para tamu undangan yang saya hormati baik dari jajaran Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif,

Saudara Ketua Umum APKASI merangkap Ketua Umum PERHIPTANI beserta para Pengurus dan Keluarga Besar APKASI serta jajaran Pengurus dan Keluarga Besar PERHIPTANI,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

 

Alhamdulillah, kita dapat kembali bertemu di tempat ini untuk menyatukan semangat, tekad, komitmen, dan langkah-langkah bersama kita, untuk memajukan kehidupan  rakyat yang kita cintai. Melaksanakan tugas-tugas pembangunan di seluruh Tanah Air termasuk upaya besar untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi rakyat kita.  Semoga niat baik, semangat dan langkah bersama kita mendapatkan ridha Allah SWT. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Saudara semua untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional ini, semoga Rakernas ini berhasil membawa kebaikan, baik bagi kedua organisasi ini dan tentunya bagi masyarakat luas.

 

Saudara-saudara,

 

Tadi pagi di Istana Negara, saya membuka sebuah acara penting yang disebut dengan Konsultasi Nasional bagi perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Artinya MDGs Millenium Development Goals yang Saudara bukan hanya memahami tapi juga menjalankan, di daerah di mana Saudara-saudara bertugas dan memimpin, itu akan jatuh tempo pada tahun 2015 mendatang.  Artinya, dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa memerlukan perumusan baru, pengganti MDGs itu. Itulah yang sering disebut dengan The Post-2015 Development Agenda dalam bahasa Indonesia kita sebut Agenda Pembangunan Pasca 2015. Perserikatan Bangsa Bangsa telah membentuk yang disebut dengan High Level Panel, Panel Tingkat Tinggi. Menugasi 27 orang dari seluruh dunia yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, dari bermacam-macam profesi, ada yang mantan presiden, mantan perdana menteri, tokoh dunia usaha, tokoh civil society dan banyak lagi.

 

Saudara mengetahui bahwa, saya bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia telah ditunjuk dan ditugasi oleh PBB untuk memimpin panel itu. Panel ini telah bertemu di New York sekali, di London sekali, di  Monrovia sekali, dan terakhir nanti akan bertemu di Bali. Puncaknya di Bali Insya Allah bulan depan. Dan setelah itu akan kita rumuskan dan serahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk dijadikan bahan bagi perumusan lebih lanjut Agenda Pembangunan Pasca-2015 sebagai pengganti MDGs.

 

Apa yang ingin saya sampaikan dalam konsultasi nasional tadi, saya ingatkan bahwa, kalau kita bicara pembangunan sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Banyak sekali definisi tentang pembangunan, banyak sekali teori, strategi kebijakan dan lain-lain. Tapi kalau kita sederhanakan, kita membangun tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kita. Bagi negara berkembang apalagi negara yang disebut dengan The Least Developed Countries, maka makna pembangunan itu kalau mau diperas, diambil intisarinya, tiada lain adalah untuk mengurangi kemiskinan, ending poverty menghapuskan kemiskinan. Mengapa saya ceritakan di hadapan forum ini? Kalau saya bertanya kepada para Bupati dan Walikota lain, para Bupati anggota APKASI di ruangan ini, misalnya coba Pak Bupati rumuskan secara pendek apa yang menjadi cita-cita dan tugas Bapak atau Ibu. Hampir pasti jawabannya, kami ingin meningkatkan taraf hidup rakyat kami, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kami. Baik, nah kalau begitu prioritasnya apa? Hampir pasti beliau juga menjawab, ya Pak kami ingin lebih cepat mengurangi kemiskinan yang ada di daerah kami. Hampir pasti begitu. Dan ini benar. Saya pribadi kalau ditanya oleh siapa pun, SBY ideologi Anda apa tentang pembangunan. Jjawaban saya adalah pengurangan kemiskinan.

 

Alhamdulillah, panel yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah bersepakat, telah membangun satu konsensus mulai dari pertemuan di London dan di Monrovia  bahwa tujuan dari MDGs dan nanti pengganti MDGs yang sedang kita susun, saya lebih baik menyebut kelanjutan dari MDGs, karena MDGs ini sudah baik, sebaiknya tidak diganti-ganti begitu saja tapi bisa dilanjutkan tentu dengan format baru, semuanya itu tiada lain adalah to end poverty, ending poverty, in our time. Di abad 21 inilah dunia bertekad untuk benar-benar bisa mengakhiri kemiskinan. Dan itu bisa terjadi kalau bangsa-bangsa sedunia bersatu dan bekerja keras untuk itu.

 

Saudara-saudara,

 

Kembali pertanyaan saya, mengapa saya alirkan di  forum ini  masalah kemiskinan, kalau kita melakukan survei, in Wakil Menteri Pertanian mantan Kepala BPS, tahu masalah survei, sekali lagi kalau kita melakukan survei, apa yang paling sensitif bagi orang miskin? Tiada lain adalah bahan pangan, dalam arti harga pangan, utamanya lagi harga beras. Manakala harga beras melambung tinggi di atas kemampuan untuk membelinya, apalagi jauh di atas dengan penghasilan yang dia miliki. Maka kemiskinan akan menghadapi persoalan yang serius. Jika makin ke depan penghasilan rakyat kita meningkat. Sehingga kemampuan untuk membeli beras dan bahan pangan atau sembako makin baik, maka tanda-tanda kemiskinan akan berkurang. Sesederhana itu, kalau kita ingin sungguh melakukan pengurangan kemiskinan di negeri kita ini dengan lebih cepat dan lebih efektif.

 

Oleh karena itu, betapa pentingnya mata rantai antara beras dengan kemiskinan, dengan pembangunan, dan dengan kesejahteraan bangsa-bangsa se-dunia. Oleh karena itu, peran Saudara-saudara menjadi sangat penting, baik para Bupati sebagai pemimpin paling depan yang setiap hari bisa bertemu dengan rakyat untuk memastikan bahwa peningkatan taraf hidup dan pengurangan kemiskinan itu berjalan dengan baik sekaligus bersama-sama para penyuluh pertanian, yang ada di sini yang juga mengemban tugas yang mulia untuk memastikan bahwa ketahanan pangan di negeri ini  makin ke depan makin baik.

 

Saudara-saudara,

 

Sebenarnya saya tidak ingin berbicara terlalu panjang pada forum ini. Mengapa? Tahun lalu, saya sudah menyampaikan dalam konferensi ketahanan pangan, panjang lebar, yang diikuti oleh para gubernur dan para pimpinan daerah dan pemangku kepentingan yang lain, kebijakan dan strategi termasuk program aksi dan anggaran, bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan kita secara nyata secara riil. Termasuk telah ditetapkannya sasaran untuk meningkatkan surplus beras, 10 juta ton pada tahun 2014 mendatang. Oleh karena itu, sepanjang apa yang telah saya sampaikan dan telah kita bahas dalam konferensi ketahan pangan itu benar-benar dijalankan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa Insya Allah ketahanan pangan kita makin ke depan makin baik dan sasaran itu akan bisa dicapai.

 

Yang kedua, bulan lalu saya juga baru saja menyampaikan arahan dan instruksi saya kepada jajaran pemerintahan di seluruh Tanah Air, jajaran lembaga pemerintahan pusat, baik kementerian maupun lembaga, demikian juga pada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia, bahkan ada jajaran Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan elemen-elemen pemerintahan atau negara yang lain. Oleh karena itu, saya tidak ingin menambah-nambahkan lagi apa yang telah saya sampaikan kemarin, yang penting dijalankan, dipedomani saja belum cukup, dijalankan dan kemudian ketika menjalankan diukur apakah impact-nya dampaknya itu dirasakan secara baik oleh rakyat kita.

 

Memang ketika saya berkunjung ke daerah bertemu dengan para bupati, para walikota, para gubernur, saya sering mendengar hal-hal seperti ini, seorang bupati misalnya mengatakan, "Pak, rasanya kok berat sekali jadi Bupati" "Kenapa?"  saya bilang begitu. " Ya, kok disalahkan terus Pak, maju kena mundur kena, kiri kata DPRD salah, kanan kata pers salah, jadi kadang-kadang bingung kita padahal rasanya kami sudah berikhtiar berupaya." Kemudian istri sang Bupati membenarkan, " Betul, Pak SBY seperti itulah yang kami hadapi." Secara terpisah saya juga berbicara dengan gubernur, Pak Gubernur nadanya juga sama, "Wah ini memang euforia reformasi belum selesai Pak SBY." "Kenapa?" "Ya, rasanya semua kebijakan saya, program saya, kok disalahkan semua, dianggap gagal semua ditentang ya, kiri kanan sepertinya mengkritik, kalau mengkritik baik, ini sudah sudah pada posisi menghakimi, salah, gagal dan sebagainya." Nah, waktu itu saya bertanya, "Pak Bupati sudah berapa lama jadi Bupati?" "Empat tahun ,Pak." "Pak Gubernur?" "Tiga tahun, Pak.", nah begini, Pak Bupati dikritik, dihujat, disalahkan oleh masyarakat di kabupaten ini waktu 3 tahun, Pak Gubernur Bapak dikritik, disalahkan, dihujat oleh provinsi itu  selama 3 tahun. Nah, saya yang nyalahkan yang menghujat seluruh rakyat Indonesia dan sudah lebih dari 8 tahun. Kalau saya kuat, Bapak-bapak harus kuat, yang penting di sininya berikhtiar untuk rakyat kita. Hampir pasti ada, permasalahan, tantangan, hambatan, tapi sudahlah jalankan semuanya itu, lalui, hadapi, pasti hasilnya akan lebih baik daripada putus asa, menyerah, kemudian kita pun ikut larut dalam konfilk ataupun hujat menghujat, hajar menghajar, serang-menyerang seperti itu. Setuju? Baik, terima kasih.

 

Oleh karena itu, kalau saya ingin menyampaikan harapan kepada para Bupati pemimpin terdepan di negeri ini, maka harapan saya, pesan saya, sederhana sekali, tetaplah dekat dengan rakyat, seringlah turun menyapa mereka, datangi kecamatan dan desa-desa sesering mungkin. Dengan sering bertemu dengan mereka hampir pasti Bapak, Ibu, tahu apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa-apa yang belum berjalan dengan baik. Apa yang oleh rakyat dikatakan "Wah ini baik Bapak, Ibu senang." Mana yang oleh rakyat dikatakan "Ini kurang bagus Bapak, Ibu." Dengan demikian, kebijakan para bupati, keputusannya, program aksinya akan lebih tepat lagi karena langsung dijemput di hilirnya, hulunya ada pada Saudara, tentu ada mata rantai pada tingkat provinsi, pada tingkat pusat, begitulah sistem pemerintahan, begitulah manajemen pemerintahan.Tetapi karena para bupati directly elected oleh rakyat di situ dipilih langsung memiliki DPRD-nya sendiri, maka lakukanlah segala sesuatunya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat yang memilih para bupati. Rakyat yang memberikan mandatnya kepada wakilnya yaitu, DPRD. 

 

Kalau itu yang dilakukan di seluruh Tanah Air, semua kabupaten, dan kota melakukan itu, rasanya manajemen pemerintahan akan berjalan lebih baik, program-program pro rakyat akan bisa diimplementasikan dengan efektif, pelayanan kepada mereka akan lebih baik lagi dan seterusnya. Jadi dekatlah, tetap dekatlah dengan mereka, ya. Kalau saya masih sering blusukan, para bupati, para Walikota harus lebih sering blusukan. Dalam arti melakukan pengawasan apakah sudah benar kebijakan, program yang telah ditetapkan, menyapa rakyat, mendengarkan pandangannya, aspirasinya karena semua itu sangat penting. Jangan model pemimpin asal Bapak senang, pemimpin di belakang meja, pemimpin terima bersih, tidak mau kotor, tidak mau kena lumpur, tidak mau kepanasan, tidak mau kehujanan. Makin ke depan pemimpin itu, hidupan bersama-sama dengan rakyat. Saya hanya mengingatkan banyak bupati, yang telah melakukan, apa namanya, kepemimpinan seperti itu, banyak yang melampaui panggilan tugasnya, siang malam bekerja untuk rakyatnya.

 

Nah, jika ada yang belum, lakukanlah, jika ada yang kurang tingkatkanlah. Kita bikin sederhana saja peran dan misi kita, peran dan misi seorang bupati yang sekarang tergabung dalam keluarga besar APKASI,  dekat dengan mereka, jawab aspirasi mereka, berikan pelayanan terbaik kepada mereka, dan ini semuanya kepemimpinan.

Saya kalau datang ke daerah, saya cek misalnya bagaimana KUR-nya, Jamkesmasnya, raskinnya, BOS-nya, PNPM, ini melayani siapa, sudah denger belum kalau pinjaman di bank untuk KUR itu tanpa agunan yang tidak perlu, dan sebagainya. Saya bisa mengukur, 2 jam saya di tempat itu, melihat langsung, berbicara dengan rakyat, saya sudah punya kesimpulan, sejauh mana sebetulnya manajemen dan kepemimpinan di daerah. Manajemen dan kepemimpinan untuk melayani rakyat kita.

 

Saudara-saudara,

 

Kalau bidang pangan, saya kira semua tahu, yang ingin kita capai yang ingin kita tuju adalah ketahanan pangan, pangan kita cukup, produksinya meningkat, produktivitasnya pun meningkat. Oleh karena itu, Litbang dan inovasi menjadi penting, penyuluhan juga diperlukan untuk melawan hama, untuk meningkatkan produktivitas, tata cara bercocok tanam yang benar, lantas infrastrukturnya, anggarannya, dan sebagainya. Karena sudah tahu semuanya dan penyuluh memiliki peran di situ, ya tinggal kita laksanakan. Dan terus kita laksanakan. Semua tahu bahwa penduduk bumi terus bertambah, sekarang saja sudah 7 miliar lebih sedikit, tahun 2045 akan menjadi 9 milyar, memerlukan 60 sampai 70 persen tambahan pangan, 60 sampai 70 persen tambahan energi. Bumi kita tidak bertambah, bahkan ada perubahan iklim, ada degradasi kemampuan sumber daya alam, maka marilah kita selamatkan bumi kita ini. Kita selamatkan masa depan anak cucu kita dengan cara menjaga keberlanjutan pembangunan, dengan cara mengubah gaya hidup yang serakah yang boros pada sumber-sumber alam dan dengan cara mengembangkan teknologi. Teknologi tepat guna dalam arti bisa menjawab berbagai tantangan karena, apa namanya  mis match antara di satu sisi keperluan hidup manusia dengan daya dukung yang bisa diberikan oleh bumi kita, oleh sistem kita, oleh negara, oleh masyarakat.

 

Infrastruktur disinggung-singgung begini Saudara-saudara, saya ingin bicara blak-blakan saja. Alhamdulillah sebenarnya ekonomi kita terus tumbuh, meskipun jarang dimuat di media masa tetapi justru kalau Saudara mau membaca media masa international, itu bisa didapatkan bahwa  Indonesia sekarang ini di antara anggota negara G-20, 20 ekonomi terbesar di dunia Indonesia masuk sekarang, dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu kita itu nomor 2. Setelah Tiongkok, Tiongkok tumbuh 7,4 atau berapa, Indonesia tumbuh 6,2, India yang tadinya di atas kita tumbuh 5, sekian, di bawahnya 3 persen, 2 persen, 0, sekian persen, sesama anggota G-20.

 

Nah, dengan pertumbuhan ekonomi di kala dunia mengalami resesi sekarang ini, terima kasih kepada semua atas kerja samanya, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi itu, maka pendapatan nasional juga meningkat, karena pendapatan nasional meningkat maka, APBN juga meningkat, karena APBN meningkat sumber-sumber pembiayaan anggaran juga meningkat. Tetapi ingat, ada masalah dengan APBN dan bahkan  APBD kita. Sekarang APBN kita ini di atas 1600 trilyun, tahun 2004 baru sekitar 400 trilyun berarti naik 400 %, 1600 triliyun ini sayangnya untuk subsidi itu besar sekali, untuk belanja pegawai besar sekali, untuk belanja rutin besar sekali, sehingga tinggal belum membayar hutang meskipun rasio hutang kita terhadap PDB chart low rate to PDB ratio rasio hutang terhadap PDB makin baik, makin baik, makin baik, dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi tetap porsi untuk belanja modal, porsi untuk membangun infrastruktur itu berkurang. Semua teriak infrastruktur, saya tahu dan saya setuju 1000 persen, tetapi uang kita tidak cukup untuk secara serentak membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, apakah pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan-jalan, irigasi, semua. Itu kalau dihitung-hitung biayanya sangat, sangat besar.

 

Oleh karena itulah,  solusinya hanya dua, kalau para Gubernur, Bupati, dan Walikota ingin ditambah anggaran infrastruktur, mari kita kurangi belanja rutin istilahnya zaman dulu yang bisa kita hemat. Dengan demikian lebih banyak lagi yang kita alirkan untuk pembangunan infrastruktur. Itu opsi pertama atau cara-cara pertama yang kita tempuh. Nah, yang  kedua, agar semua tidak dibebankan kepada negara, kita undang swasta private sectors untuk ikut membangun infrastruktur terutama yang memiliki nilai komersial. Dengan demikian beban kita tidak sangat berat, tidak terlalu berat yang akhirnya bisa memenuhi keinginan Saudara tadi, menambah irigasi, ABCD dan sebagainya. Nah, ketika kita mengundang private sectors, tolong,  kebijakan, regulasinya, pemberian izinnya jangan diperlambat, jangan dibikin susah, dibikin mudah yang penting accountable, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dengan demikian semua bisa dilaksanakan dengan cepat. Hanya dengan dua cara itulah Saudara-saudara, tahun-tahun mendatang ini kita bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air. Dua itu.

 

Nah, sekarang saya akan menjawab yang disampaikan oleh Pak Isram Nur, tadi. Gaji, ini pers ada di belakang, tolong dengarkan baik-baik jawaban saya. Karena saya pernah dihajar, statemen saya dipotong, dilepas dari konteksnya, digoreng ke sana ke mari. Akhirnya saya hanya mengatakan, Ya Allah, saya menyampaikan statemen seperti itu, tapi banyak yang kreatif, akhirnya dipelintir ke sana ke mari, digoreng ke sana ke mari, dan ya tidak perlulah sebetulnya. Oleh karena itu, saksinya banyak ini, jadi kalau nanti ada televisi, ada radio, ada media cetak yang mengungkapkan lain seolah-olah Presiden mengeluh karena gaji, Saudara saksinya.

 

Yang disampaikan oleh pimpinan APKASI benar. Setuju. Karena bagaimanapun gaji itu harus layak, dibandingkan dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya. Kalau kita rasakan tidak layak dan kita punya kemampuan untuk meningkatkannya menjadi layak, maka peningkatan itu menjadi diperlukan. Tidak usah minta maaf apa pun, karena yang disampaikan benar, untuk kenaikan gaji. Saudara masih ingat tahun 2004 tekad saya adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai, PNS utamanya golongan 1 A dan yang tingkat bawah, guru, dan semua abdi negara yang memang kita pandang tidak layak. Saudara masih ingat dulu PNS gol 1 A gajinya 600 sekian ribu, tidak cukup. Saya mengatakan  harus kita bawa ke 2 juta. Alhamdulillah  tahun 2009 telah mencapai 2 juta, itu yang terendah, demikian juga untuk guru dan lain-lain. Dan ke depan harus terus meningkat sesuai dengan inflasi dan sesuai dengan makin layaknya kehidupan mereka itu. Sementara itu di luar PNS golongan 1 A, di luar TNI, POLRI, Tamtama, dan Bintara, di luar guru, segala macem, beberapa pejabat negara juga sudah naik, naiknya cukup tinggi.

 

Oleh karena itu, menjadi tidak adil, kalau gaji Bupati, Walikota, Gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini. Sebenarnya saya sudah menugasi Menteri Keuangan dengan para menteri terkait, termasuk Mendagri yang dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden, bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain dan kemudian karena dalam jangkauan APBN kita, maka segeralah itu diimplementasikan. Dan Mendagri ada di sini, saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik menurut saya sudah saatnya itu diimplementasikan. Ini untuk keadilan. Yang tidak adil, kalau pemimpin minta naik gaji duluan yang gajinya bawah-bawah tidak dipikirin, bukan hanya tidak adil, salah besar. Tetapi setelah semua dipikirin, maka tidak keliru kalau Bupati, Walikota dan Gubernur mulai dipikirkan, karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya memikirkan dulu yang kesejahteraannya jauh di bawah tingkat kelayakan. Jadi itu jawaban saya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa diimplementasikan. Ketua APKASI bisa berkomunikasi terus dengan Mendagri, sudah pegang nomer handphone-nya masing-masing?

 

Yang kedua, untuk penyuluh, ya penyuluh ini pahlawan. Sama dengan guru, sama dengan bidan, sama dengan TNI POLRI yang tugas di pulau terdepan dan  terluar dan banyak sekali saudara-saudara kita yang tugasnya tidak ringan.  Oleh karena itu, tentu pembinaannya harus baik, pembinaan personel, pembinaan sumber daya manusia. Saya tidak memegang aturannya sekarang, usia pensiun dan ini dan itu. Tetapi semangatnya saya kira Kementerian Pertanian, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, sama. Bahwa mestilah disusun kebijakan pembinaan personel yang baik, kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang baik termasuk para penyuluh ini. Dan saya berharap penyuluh, teruslah untuk membimbing masyarakat kita, membimbing para petani kita. Dengan demikian mereka juga mendapatkan manfaat yang baik.

 

Sering dihadapkan persoalan seperti ini, kalau harga beras itu jatuh, atau rendah, atau murah, para petani berteriak, "Tidak adil Pak SBY, kami yang siang dan malam, kehujanan, kepanasan, mencangkul, kena cangkul, penghasilan kami rendah, pas-pasan." Tapi, bagi masyarakat yang lain senang, karena membeli beras, membeli produk pertanian pangan dengan harga yang rendah. Sebaliknya, kalau harga pangan dalam arti harga jualnya tinggi, beberapa petani senang penghasilannya meningkat. Sedangkan masyarakat luas merasa tercekik dan tidak bisa memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, rumusan yang paling baik adalah, harga itu pada satu titik, sekian rupiah, di mana petani mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang layak, sementara  masyarakat memiliki kemampuan untuk membelinya. Itu yang kita cari, yang kita tuju. Tetapi, dunia itu sangat dinamis, pasar global juga berfluktuasi naik dan turun.

 

Oleh karena itulah, kita melakukan stabilisasi, stabilisasi ini, pemerintah dengan kebijakannya dengan anggarannya melakukan sesuatu untuk melindungi dua-duanya, melindungi petani dan melindungi konsumen. Tetapi yang paling aman adalah kalau di Indonesia ini, pangan kita cukup, beras kita cukup, daging sapi cukup, gula cukup, jagung cukup, kedelai cukup kemudian yang lain. Saya kalau seperti telur, ayam, ikan, cabe, kentang, saya tidak khawatir karena kita sudah cukup. Tinggal lima komoditas utama inilah yang harus kita jaga. Kalau kita cukup, pergolakan harga ditingkat global pun, stabilisasi kita akan lebih mudah dalam jangkauan kemampuan kita. Itulah menyangkut harga.

 

Di tingkat dunia, Saudara-saudara, saya harus mengatakan, seringkali perdagangan dunia itu tidak adil, termasuk perdagangan komoditas pangan. Petaninya penghasilannya sedikit, sementara yang melakukan jasa perdagangan komoditas pangan keuntungannya bisa besar. Inilah yang disebut distorsi harga, inilah distorsi pasar, yang Indonesia gigih dalam forum G-20 memeranginya agar sekali lagi, tata perekonomian dunia, tata perdagangan dunia itu makin adil. Dengan demikian petani, nelayan, buruh, semua itu penghasilannya makin layak. Dan, perjuangan itu adalah perjuangan moral Indonesia dengan negara-negara lain. Bukan hanya Free Trade tapi juga Fair Trade. Perdagangan bukan hanya harus bebas sebagaimana yang menjadi ideologi globalisasi sekarang ini, tapi perdagangan juga harus adil, bagi semua bangsa, adil bagi elemen masyarakat di negara mana pun.

 

Jadi itulah, dua amanah tadi, dari Pimpinan APKASI dan Pimpinan PERHIPTANI.  Satu urusan gaji, dan satu lagi nasib dan pembinaan personil bagi para penyuluh pertanian.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah, yang dapat saya sampaikan dan tugas saya tinggal satu, memukul gong, saya akan pukul 5 kali untuk mengingatkan, jangan lupakan Pancasila. Pancasila adalah jiwa kita, ruh kita, ideologi kita, bangsa yang memajemuk,  bangsa yang harus sayang menyayangi bukan bangsa yang sektarian, Pancasila. Oleh karena itu, kalau saya memukul lima kali ingat saja, inilah negara kita. Indonesia ada dibangun atas dasar Pancasila, kita ingin hidup selamanya bangsa ini. Mari kita bikin Pancasila, termasuk pilar-pilar yang lain. Bangun NKRI, UUD 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita lestarikan menghadapi globalisasi dan perubahan zaman apa pun. Sanggup saudara? Alhamdullilah.

 

Dengan demikian, dengan memohon ridha Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, RAKERNAS APKASI dan PERHIPTANI pada tahun 2013 ini dengan resmi saya nyatakan dibuka.

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI