Sambutan Presiden RI pd Rakornas Pemantapan Pemilu Presiden dan Wakil .. di Bogor, tgl. 3 Juni 2014

Selasa, 03 Juni 2014
Di baca 1069 kali

SAMBUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

PEMANTAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 

SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, BOGOR

TANGGAL 3 JUNI 2014

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

 

Saudara Wakil Presiden dan Hadirin sekalian yang saya hormati,

 

Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk membulatkan dan menyatukan tekad dan upaya kita untuk menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang pemungutan suaranya, insya Allah, akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.

 

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin langsung saja untuk menyampaikan instruksi dan arahan saya kepada jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dan ajakan saya kepada semua pihak yang tidak berada dalam jajaran pemerintahan. Sungguhpun demikian, saya harus menyampaikan sejumlah pengantar.

 

Sebagaimana kita ketahui Saudara-saudara, Pemilu Legislatif 2014 telah kita laksanakan. Pemilu legislatif tahun 2014 ini telah berlangsung secara damai dan demokratis. Meskipun, kita mendengar ada sejumlah permasalahan dan dugaan penyimpangan di sana-sini. Tapi bagaimanapun, pemilu legislatif untuk yang kesekian kalinya di Republik tercinta ini, dapat kita laksanakan secara damai dan demokratis. Ini merupakan tonggak-tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan dan pematangan demokrasi di Indonesia.

 

Saya akan mengajak semua pihak, sekali lagi, untuk menyukseskan pemilu presiden dan wakil presiden ini, yang tidak berada dalam jajaran pemerintahan, yaitu para penyelenggara pemilu, pimpinan-pimpinan penyelenggara pemilu juga hadir pada kesempatan ini, lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, partai-partai politik, civil society, pers dan media massa, dan tentunya saudara-saudara kita juga menonton siaran televisi yang disiarkan secara langsung. Dan, partisipasi serta kontribusi dari masyarakat luas di seluruh Tanah Air juga amat kita perlukan. 

 

Dan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kepada jajaran pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, maka yang akan saya sampaikan nanti sebagian besar adalah merupakan instruksi dan arahan saya untuk diindahkan dan dijalankan, baik itu kepada jajaran pemerintah pusat, jajaran pemerintah daerah, maupun jajaran TNI dan Polri.

 

Saya, untuk memudahkan Saudara-saudara mengikuti apa yang saya maksudkan, apakah itu instruksi, arahan, ataupun ajakan, akan saya gunakan format sebagaimana yang saya sampaikan pada tanggal 11 Februari tahun 2014 yang lalu. Juga akan saya ulangi dan tekankan kembali hal-hal penting yang harus kita laksanakan, tentu yang masih valid dan relevan dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden mendatang.

 

Ada 13 instruksi, arahan, dan ajakan saya yang akan segera saya sampaikan.

Pertama, mari sungguh kita sukseskan Pilpres 2014 ini. Kita bisa menyelenggarakan dua kali pemilu, termasuk pemilihan presiden secara langsung, yaitu Pemilu 2004 dan 2009, dan juga Pemilu Legislatif 2014 yang baru saja kita laksanakan dengan sukses. Dunia mengakui dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan pemilu di negeri kita, yang dinilai berlangsung dengan damai, fair, dan demokratis.

 

Terima kasih. Terima kasih atas tepuk tangannya dan terima kasih atas apa yang Saudara lakukan sehingga nama kita makin baik di forum internasional. Harapan saya, dan ini harapan seluruh rakyat Indonesia, mari kita ukir sejarah baru, yaitu untuk bersama-sama memastikan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 ini juga dapat kita laksanakan dengan damai dan demokratis. Itu yang pertama.

 

Yang kedua, mari kita ambil pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009, dan Pileg 2014 yang baru lalu. Yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan. Yang belum baik, mari kita perbaiki dan sempurnakan. Kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di pemilu-pemilu yang lalu, apakah pemilu legislatif yang kita laksanakan dua bulan yang lalu, ataupun pemilu-pemilu sebelumnya, mari kita niatkan dan kita usahakan untuk tidak terjadi lagi.

 

Ketiga, mari kita pedomani dan laksanakan semua ketentuan dan aturan tentang pemilu; tentu mengalir dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, undang-undang terkait lainnya, dan aturan yang dikeluarkan oleh para penyelenggara pemilu.

 

Yang keempat, mari sungguh kita pahami wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, serta tugas kita masing-masing. Apakah itu penyelenggara pemilu, pemerintah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, partai-partai politik, penegak hukum, aparat keamanan, jajaran Polri dan TNI, dan masyarakat luas.

 

Saya berharap, meskipun sebelum pemilu legislatif sudah kita laksanakan, tetaplah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang siapa bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas apa, agar jika ada aduan dan usulan, tidak salah alamat. Banyak saudara-saudara kita yang masih beranggapan bahwa pemilu ini semua di bawah kendali Presiden. Tentunya tidak dan bukan. Berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, sekali lagi, siapa bertanggung jawab tentang apa, siapa bertugas untuk melakukan apa, dan sebagainya. 

 

Lima, mari kita cegah dan tiadakan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran pemilu, termasuk berbagai bentuk intimidasi dan paksaan dari siapa pun terhadap siapa pun. Dalam Pilpres, ulangi, dalam Pileg 2014 lalu, saya masih mendengar ada semacam instruksi dari sejumlah bupati dan wali kota. Jangan terjadi lagi. Para pengawas dan para penegak hukum harus aktif untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran itu. Dalam hal terjadi penyimpangan dan pelanggaran, sanksi mesti diberikan secara tegas dan adil. 

 

Terus terang, saya kira pengetahuan Saudara juga sama, kita ketahui, paling tidak kita dengar, ada semacam transaksi antara pemilih dengan yang akan dipilih. Mari kita selamatkan demokrasi kita. Kalau itu yang terjadi, meskipun pemilu ini damai dan demokratis, tapi masih jauh dari kriteria sebuah pemilu yang berkualitas. 

 

Ada juga, saya mendengar langsung, kecurigaan terhadap penghitungan suara di daerah selepas TPS. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau benar, itu juga merusak sendi-sendi demokrasi dan pemilihan umum. 

 

Yang keenam, mari kita cegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara massa kontestan pemilu. Dalam Pemilu 2004, dan Pemilu 2009, dan Pileg 2014, hal itu relatif tidak terjadi. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia. 

 

Para pemimpin politik, para elite, kita-kita semua, justru bisa banyak belajar dari rakyat kita. Masyarakat kita makin matang dan makin patuh pada aturan pemilu yang berlaku. Dalam kaitan ini, saya mengajak dan berharap para pimpinan partai politik dan elite politik untuk menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Mari kita cegah pula pernyataan dan tindakan yang bersifat provokatif dan agitatif, baik itu dari capres, cawapres maupun tim sukses, yang bisa menyulut emosi dan kemarahan elemen-elemen dalam masyarakat kita.

 

Banyak cara untuk berkampanye tanpa harus menimbulkan ekses yang tidak perlu sebagaimana yang saya sampaikan tadi: benturan fisik, termasuk kekerasan-kekerasan di antara massa pendukung. Apalagi, Saudara-saudara, ibarat pertandingan olahraga, pemilihan presiden kali ini langsung final. Tidak ada babak penyisihan.

 

Dua ribu empat dulu, ada penyisihan, lima pasang: ada Ibu Megawati, ada Pak Hamzah Haz, ada Pak Amien Rais, ada Pak Wiranto, ada saya. Setelah itu, baru putaran kedua atau run-off sehingga tidak terlalu keras. Pemilu 2009, meskipun satu putaran, tapi ada tiga, Ibu Megawati, Pak Jusuf Kalla, dan saya, sehingga juga tidak terlalu keras. Nah sekarang ini, belum-belum sudah head-to-head, sudah, sudah final, ibaratnya sudah 12 pas satu sama lain, begitu.

 

Belum perang di social media, benar? Social media luar biasa. Saya kadang-kadang juga senang rakyat kita peduli pada politik melalui media sosial, tapi juga prihatin bahasanya, kata-katanya, ungkapan-ungkapannya melebihi kepatutannya. Mari kita bersama-sama ikut mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Ini penting.  Saya juga relatif aktif dalam social media. Saya memasuki Twitter. Saya punya followers hingga pagi ini 5 juta 11 ribu. Dan Facebook, followers Facebook saya hampir 3 juta sehingga saya tahu what's going on in this country. 

 

Kadang-kadang rakyat kita kecewa, marah, tidak suka, tapi kadang-kadang senang, mendukung, dan bahagia. Itulah corak kehidupan masyarakat yang mudah sekali kita petakan, kita baca dari percakapan selama 24 jam, sehari-harinya, melalui media sosial: Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. 

 

Yang ketujuh, mari kita jaga akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggara pemilu, partai-partai politik peserta pemilu, jajaran pemerintah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, serta jajaran penegak hukum dan aparat keamanan. 

 

Dalam setiap pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itulah hukum politik yang berlaku di negara mana pun, dalam kesempatan pemilu di era apa pun. Oleh karena itu, cegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan yang tidak perlu, apalagi lantas menimbulkan fitnah. Mari kita selamatkan negara kita, Saudara-saudara, untuk tidak menjadi lautan fitnah. Fitnah itu musuh semua agama. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Negative campaign, kampanye negatif, itu pasti terjadi di negara mana pun dalam pemilu apa pun. Tapi black campaign, fitnah, sebaiknya tidak kita lakukan. Masyarakat kita belum tentu mengetahui bahwa itu fitnah atau black campaign. Barangkali ada yang percaya, seolah-olah itu benar. Kalau itu kita lakukan, berarti kita berdosa, kita bersalah karena saudara-saudara kita mendapatkan informasi yang tidak pernah ada kebenarannya. 

 

Dalam setiap pemilu, ini biasanya selalu ada, "Ah, itu curang, di sana curang." Bahkan, sering yang dituduh curang itu Presiden dan pemerintah, begitu. Saya sangat sering mengatakan, bagaimana pemerintah mau curang? Atau barangkali tidak ada pemerintah yang ingin curang, apalagi kalau yang dimaksud pemerintahan pusat. Kabinet itu semua menteri ada, ibaratnya. Gubernur, bupati, wali kota mewakili semua partai-partai politik. Jadi, kabinet tadi mewakili semua partai politik, menteri-menterinya, hampir semua maksud saya. Sedangkan gubernur, bupati dan wali kota mewakili semua partai-partai politik. 

 

Jadi, bagaimana curangnya? Apa iya mau curang? Dan seterusnya. Kecuali kalau Presidennya, menterinya, mayoritas gubernur, bupatinya, dan wali kotanya satu partai politik, mungkin, "Ah, jangan-jangan pemerintah curang ini. Ada komando ini, ada arahan ini, ada intimidasi ini." Bayangkan, sekarang bupati, wali kota, gubernur bermacacam-macam partai politiknya. Demikian juga di tingkat kabinet.

 

Alhamdulillah, dalam pemilu legislatif yang lalu, tuduhan "Pemerintah curang, Presiden curang" jauh menurun, alhamdulillah. Mungkin, mungkin karena partainya Presiden kalah. Kalau menang, mungkin, "Ah, curang." Tidak apa-apa. Itulah bunganya demokrasi ya. 

 

Yang kedelapan, jika ada protes dan aduan, lakukanlah secara tertib dan damai sesuai dengan aturan, mekanisme, dan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Ya, intinya, janganlah dengan cara main hakim sendiri, melakukan kekerasan, aksi-aksi yang destruktif, yang anarkistis, membakar, merusak, benturan fisik antarpendukung, dan sebagainya, jangan.

 

Dalam pemilu kepada daerah, dalam pilkada, masih sering terjadi, masih sering terjadi. Oleh karena itu,alhamdulillah, dalam Pemilu Legislatif kemarin tidak terjadi. Bangga kita, senang kita. Pemilihan presiden, harapan saya, juga tidak terjadi.

 

Sembilan, kepada pers dan media massa, saya berharap agar melakukan siaran dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Mudah diucapkan, tapi barangkali tidak mudah untuk dilakukan oleh teman-teman pers dan pemilik media massa. Saya harus menggunakan bahasa terang.

 

Saya yakin pers kita juga memiliki semangat untuk menyukseskan Pilpres 2014 ini, sebagaimana yang dulu-dulu pers lakukan. Sungguhpun demikian, rakyat kita, rakyat Indonesia, ingin agar siaran dan pemberitaan pers, di samping faktual dan akurat, juga fair dan berimbang. Ini juga susah, susah. Satu televisi fair dan berimbang. 

 

Hakikatnya, saya mengingatkan kepada insan pers dan pemilik media massa, media massa itu milik publik dan untuk kepentingan publik, bukan hanya milik pemilik modal, sesuai dengan kepentingan pemilik media massa itu atau kepentingan kalangan-kalangan tertentu. Pers juga berperan untuk mewujudkan pemilu yang damai, tertib, adil, dan demokratis. 

 

Dalam Pilpres 2014 ini, nampaknya, mungkin saya salah, tapi ini bacaan saya, pers dan media massa kita sudah terbelah, divided. Coba simak. Yang paling mudah, simak Metro TV dan simak TVOne. Ada di depan saya. Teman-teman kita, para wartawan, ada di depan kita. Beliau tersenyum dan ketawa. Divided. Bahkan dalam pemilu legislatif kemarin pun, sudah dikavling-kavling. 

 

Tapi saya tidak akan berhenti bersuara meskipun nanti sudah tidak menjadi Presiden lagi, agar pers kita betul-betul fair dan berimbang, akurat dan konstruktif, jangan sampai lebih banyak lagi warga Indonesia yang menjadi korban pemberitaan pers yang tidak akurat, yang tidak konstruktif, dan tendensius.

 

Kita dulu, 1998, berjuang untuk reformasi kebebasan, reformasi kemerdekaan pers. Saya, sebagai salah satu pelaku reformasi di jajaran TNI, juga melakukan perjuangan yang sama. Sekarang, kita telah memiliki kemerdekaan pers. Mari kita gunakan dengan penuh amanah, dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan demokrasi dan rakyat yang kita cintai. 

 

Nomor sepuluh, khusus untuk jajaran pemerintah, baik pada tingkat menteri maupun pada tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk wakil-wakilnya, tetaplah mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan.

 

Saya tadi mendapatkan laporan dari Pak Gamawan Fauzi, Mendagri, pasti nanti akan banyak gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya yang mengajukan cuti untuk ikut berkampanye. Boleh, tidak dilarang, sesuai dengan aturan. Sabtu-Minggu hak Saudara, ditambah satu hari kerja, tapi tetaplah mengutamakan tugas pokok untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan. 

 

Pelaksanaan kampanye bagi pejabat pemerintah tentu akan diatur. Undang-undangnya ada, aturan dari KPU ada, dan juga dari pemerintah sendiri. Cegah terjadinya conflict of interest pada saat kampanye dan pemilihan Presiden ini. Besok, tanggal 4 Juni 2014, saya akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna, untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya. 

 

Kami sudah melakukan evaluasi dan penilaian. Ada sejumlah menteri yang harus saya berikan koreksi agar kinerjanya tetap baik, agar konsentrasi untuk mengurusi urusan kementeriannya dan bukan yang lain-lain. Dan dengan demikian, pemilu berlangsung dengan baik, tapi tugas-tugas pemerintahan juga berlangsung dengan baik. Dan besok akan saya sampaikan kepada para menteri, kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya atau bergerak ke sana-ke mari, saya persilakan untuk mengundurkan diri.

 

Yang kesebelas, jaga netralitas TNI dan Polri dalam pemilu. Dalam pemilu yang lalu, TNI dan Polri bisa netral. Harapan saya, dalam Pilpres 2014 ini, TNI dan Polri tetap netral. Era TNI dan Polri berpolitik praktis, berpolitik kekuasaan sudah usai. Mari kita jaga dan laksanakan hasil reformasi yang telah kita lakukan di masa lalu.

 

Kemarin di Jakarta, pada tanggal 2 Juni, saya sudah menyampaikan instruksi dan arahan kepada para pimpinan TNI dan Polri. Saya katakan di situ, bagi jenderal, laksamana, dan marsekal, mulai dari bintang satu sampai bintang empat yang masih aktif, yang ingin aktif dalam pilpres ini, ingin menjadi tim sukses, ingin bergerak ke sana-kemari, sama. Saya persilakan untuk mengundurkan diri. 

 

Kalau Kasad, Kasal, Kasau, Panglima TNI, dan Kapolri kepada saya mengundurkan dirinya, akan saya setujui, saya doakan bahkan supaya berhasil, karena mereka-mereka punya kemampuan, punya potensi, terpilih dari sekian perwira di negeri ini. Baik-baik mengundurkan diri, saya berikan. Tapi kalau di bawah Kasad, Kasal, Kasau, Panglima TNI dan Kapolri, ajukanlah kepada atasan masing-masing. Begitu cara yang benar, begitu sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.

 

Nomor 12, jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, saya instruksikan untuk membantu para penyelenggara pemilu, memberikan bantuan untuk kelancaran logistik, misalnya di daerah-daerah seperti Papua, Papua Barat, dan tempat-tempat yang sulit dijangkau. Tentu semuanya sesuai dengan undang-undang dan sesuai pula dengan permintaan penyelenggara pemilu, jajaran KPU di seluruh Tanah Air, jajaran Bawaslu di seluruh Tanah Air, sebab kalau tidak, menimbulkan fitnah lagi. 

 

Dan yang terakhir, gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya. Dana yang kita keluarkan besar. Pastikan tidak terjadi penyimpangan. Pertanggungjawabkan dengan baik, siapa pun, siapa pun.

 

Alhamdulillah, kita bisa menghemat biaya karena hampir pasti satu putaran, begitu. Dan dengan demikian, putaran kedua, biayanya bisa dihemat untuk kepentingan yang lain karena ekonomi dunia masih belum baik, ekonomi Indonesia juga mendapatkan tekanan-tekanan. Setiap penghematan yang kita lakukan baik untuk memastikan jalannya pemerintahan dan pembangunan tetap mendapatkan pembiayaan yang cukup.

 

Saudara-saudara,

 

Itulah 13 instruksi saya, 13 arahan saya, dan 13 apa namanya, ajakan saya kepada semua pihak. 

 

Dan, sebelum saya akhiri. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan imbauan dan seruan moral kepada siapa pun dalam pemilihan Presiden tahun 2014 ini.

 

Begini, Saudara-saudara,

Memang dalam pemilihan, dan dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden, tujuannya, sasarannya hanya satu: memenangkan pemilihan itu. Saya kira baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo; kalau nomor urutnya: baik Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi.

 

Ini jadi persoalan. Kalau SBY menyebut mana yang pertama atau yang kedua, itu suka ditafsirkan yang aneh-aneh, begitu. Dua-duanya standing-nya sama, sama dua-duanya. 

 

Enggak mungkin Pak Jokowi, tim suksesnya, "Ya, tujuan kita, kita kalah." Enggak mungkin. Demikian juga Pak Prabowo, "Tujuan kita: ya kita kalah saja." Tidak mungkin. Pasti menang. 

 

Untuk menang itulah, baru ditetapkan siasatnya, taktiknya, caranya, macam-macam, luar biasa. Biasanya sangat kreatif dan inovatif, mulai dari yang soft sampai yang hard, yang keras, begitu. Itu wajar. Itu kerap terjadi. Cuma, satu, selalu ada batas-batasnya, ada batas-batasnya. 

 

Oleh karena itulah, saya hanya pesan saja, salah satu di antara beliau itu akan menjadi pemimpin kita, empat setengah bulan lagi memimpin kita semua. Tentu bagus kalau kompetisi ini sehat sehingga masyarakat kita tidak mendapatkan gambaran yang keliru. Kalau niatnya saling merusak, saling menghancurkan, disertai dengan fitnah dan black campaign, saya khawatir rakyat kita memiliki pandangan yang keliru terhadap dua-duanya, bukan hanya salah satu calon, dan itu tidak baik. Memimpin kita lima tahun mendatang, tapi belum-belum nama beliau-beliau itu, karena kompetisi yang tidak sehat, sudah memberikan persoalan bagi 240 juta lebih rakyat Indonesia. Harapan saya hanya itu.

 

Kalau ada yang bilang, "Berkompetisilah secara ksatria, menang terhormat," banyak yang mencemooh, "Ah, itu kuno. Ah, teori. Menang itu ya menang. Kalau perlu, menang buto. Semua cara bisa kita lakukan." Ada yang berpikir begitu. Tetapi, saya kira banyak di ruangan ini, termasuk pengalaman saya sendiri dalam dua kali menjadi capres, selalu ada jalan yang lebih baik, ada batas-batasnya. Sebuah kompetisi yang baik tidak harus menimbulkan luka yang dalam dan kerusakan-kerusakan yang tidak perlu.

 

Itulah imbauan dan seruan moral dari saya pribadi sebagai seseorang yang, insya Allah, akan mengakhiri masa bakti saya. Dan tentu, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin di hadapan para pemimpin TNI dan Polri, siapa pun yang terpilih nanti di antara kedua beliau itu, akan saya sambut, saya dukung, saya berikan semuanya sebelum mengawali tugasnya, dan bahkan kalau perlu, kalau beliau memerlukan sepanjang beliau-beliau itu mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh. 

 

Dan, saya ingin membuat tradisi yang baru, terima kasih, membuat tradisi yang baru. Akan kami acarakan secara terhormat di Istana Negara pada tanggal 20 Oktober, sehingga, insya Allah, pengganti saya nanti, Presiden kita nanti, dari hari pertama, sudah mendapatkan atau memiliki semangat yang tinggi untuk memimpin kita semua, memajukan kehidupan bangsa ini menuju hari esok yang lebih baik.

 

Demikianlah, Saudara-saudara,

Akhirnya, akhirnya, dengan terlebih dahulu memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim," Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan resmi, saya nyatakan dibuka.

 

Terima kasih.

 

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

 

 

 

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI