Wujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim, Perlu Kolaborasi Pemerintah – Masyarakat

 
bagikan berita ke :

Rabu, 19 Januari 2022
Di baca 351 kali

Jakarta, wapresri.go.id – Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari wilayah daratannya, bahkan garis pantainya merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun, potensi besar kelautan Indonesia saat ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim, perlu kolaborasi antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat.

 

“Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim, kita harus kerja bersama antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Andi Harun beserta jajarannya di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (19/01/2021).

 

Kemudian, menurut Wapres, strategi selanjutnya adalah melakukan optimalisasi segala potensi kelautan yang ada serta peningkatan literasi maritim masyarakat.

 

“Untuk mendorong tersusunnya strategi percepatan pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan (yakni) dengan mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki melalui juga peningkatan literasi maritim,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa potensi kelautan Indonesia sebenarnya sangat besar bahkan lebih besar dari potensi daratan, tetapi saat ini belum menjadi andalan. Akibatnya, angka kemiskinan di wilayah pesisir pun saat ini masih cukup tinggi.

 

“Saya yakin itu potensinya besar sekali, lebih besar dari potensi darat, tetapi belum jadi andalan,” ungkap Wapres.

 

“Daerah kelautan ini walaupun banyak angka-angka kemiskinan, juga memiliki berbagai kekayaan yang banyak termasuk terumbu karang, ikan, biota laut, ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, (tetapi) selama ini belum kita gali,” imbuhnya menyayangkan.

 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus Wapres meminta Aspeksindo agar terus aktif berperan dan mengambil langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan potensi besar kelautan Indonesia.

 

“Sebagai organisasi yang mewadahi wilayah pesisir dan kepulauan, dengan potensi sumber daya alam yang besar, supaya (Aspeksindo) turut mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” pintanya.

 

Selain itu, tambah Wapres, kontribusi Aspeksindo juga dibutuhkan untuk menghasilkan terobosan-terobosan serta solusi permasalahan dalam pengelolaan perairan Indonesia.

 

“Nanti rekomendasi-rekomendasinya bisa disampaikan ke saya, agar bisa saya teruskan ke kementerian terkait, misalnya terkait perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar yang semakin berkurang, kerusakan ekosistem laut, dan juga perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Aspeksindo Andi Harun melaporkan bahwa saat ini sebagaian besar penduduk miskin di tanah air didominasi oleh penduduk di wilayah kepulauan dan pesisir.

 

“Karena ada kurang lebih 120 juta jumlah penduduk kita di daerah kepulauan dan pesisir, artinya jumlah orang miskin kita itu lebih banyak di daerah kepulauan dan pesisir,” paparnya.

 

Untuk itu, melalui Wapres ia berharap para penduduk di wilayah kepulauan dan pesisir dapat memperoleh perhatian dalam seluruh aspek pembangunan.

 

“Mohon melalui Bapak Wakil Presiden, warga bangsa kita yang tinggal di sana, kita harus proteksi, kita harus advokasi agar mereka memiliki pemberdayaan baik secara sosial, ekonomi, maupun semua sektor pembangunan,” harapnya.

 

Selain masalah penduduk, pada kesempatan ini Andi juga melaporkan bahwa luas daratan Indonesia tiap tahun terus mengalami penurunan, di sisi lain gelombang laut juga terus meninggi.

 

“Terbukti secara faktual sudah banyak daerah-daerah kepulauan dan pesisir kita yang dulu dihuni (tetapi) sekarang tenggelam,” ujarnya.

 

Terkait hal ini, ia pun mengusulkan pada pemerintah agar paradigma perencanaan pembangunan nasional juga turut berbasis pada perencanaan pembangunan laut.

 

“Paradigma perencanaan pembangunan nasional kita itu masih berbasis perencanaan darat, kita belum fokus pada basis perencanaan pembangunan kelautan,” tuturnya.

 

Turut mendampingi Andi pada audiensi kali ini, Wakil Ketua Umum Aspeksindo yakni Bupati Belitung Sahani Saleh dan Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan, Bupati Kaimana selaku Bendahara Umum Aspeksindo Freddy Thie, Wakil Walikota Kupang selaku Wasekjen Aspeksindo Hermanus Man, Direktur Eksekutif Aspeksindo Andi Fajar Asti, serta Staf Ahli Aspeksindo Misyal Ahmad.

 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (EP-BPMI Setwapres)

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0