Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah menargetkan bursa tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspor strategis.
Prabowo mengatakan Indonesia selama ini merupakan salah satu produsen besar dunia untuk berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas tersebut masih kerap ditentukan di luar negeri.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” kata Prabowo.
Melalui bursa tersebut, pemerintah akan membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk sejumlah komoditas utama ekspor. Pemerintah menargetkan terbentuknya pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya akan dipertemukan dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih transparan dan ruang manipulasi yang semakin sempit.
Ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan segera dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026. Selanjutnya, bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW atau 100.000 megawatt. Pemerintah juga akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.
Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS dan penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel pada tahun ini. Prabowo mengatakan potensi energi surya Indonesia sangat besar karena sinar matahari tersedia hampir sepanjang tahun.
“Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pembangunan PLTS 100 GW diperkirakan dapat menghemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik. Pemerintah juga menilai pengembangan energi surya dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. (Humas Kemensetneg)