Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan Manusia dan Ekonomi Kerakyatan Jadi Kekuatan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026). 

Menurut Presiden, pembangunan yang paling menentukan masa depan Indonesia adalah pembangunan manusia yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi. Pemerintah, tegasnya, tidak boleh membiarkan anak-anak belajar dalam keadaan lapar karena kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan kemampuan mereka untuk berkembang.

“Yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila dia lapar,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk untuk mengatasi persoalan stunting. Presiden menyebut angka stunting di sejumlah daerah masih mencapai 25 persen atau sekitar satu dari empat anak. Pemerintah, imbuhnya, akan terus memperbaiki dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat pengawasannya agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Selain itu, pembangunan manusia juga diperkuat melalui perluasan layanan kesehatan. Presiden menyampaikan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Pada 2025 tercatat 70,2 juta peserta dan hingga akhir Juni 2026 sebanyak 59,5 juta peserta, dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Layanan CKG sekarang tersedia di 10.255 Puskesmas pada 38 provinsi.

“Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 Rumah Sakit Umum Daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu,” kata Presiden.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah mendorong digitalisasi agar bantuan lebih tepat sasaran dan mudah diakses. Digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi, dengan lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar. Digitalisasi tersebut memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat untuk mengakses bantuan.

“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi, sebagai implementasi agenda Pro-Kesra Terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepatsasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia,” lanjut Presiden.

Ekonomi Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional
Sejalan dengan pembangunan manusia dan perlindungan sosial, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan yang ditopang petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga, hingga anak-anak muda yang membangun usaha di daerahnya.

Presiden mengingatkan bahwa ekonomi desa dan UMKM terbukti menjadi salah satu kekuatan yang menopang Indonesia ketika menghadapi krisis moneter 1998. Karena itu, pemerintah terus memperkuat konektivitas desa guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. (FID, Humas Kemensetneg)

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan yang dibangun Polri. Kemudian, dalam delapan bulan pertama 2026, pemerintah juga telah membangun 3.000 titik air desa yang dikerjakan TNI untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk untuk minum, mandi, beribadah, peternakan, dan pertanian.

Penguatan ekonomi desa dilakukan pula melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Per hari ini, sebanyak 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

Koperasi tersebut diarahkan menjadi pusat ekonomi rakyat dengan dukungan sarana yang memadai dan sistem digital terpusat untuk memantau stok. Koperasi juga diharapkan memperkuat daya tawar petani dan nelayan melalui perannya sebagai pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat.

“Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi,” tegas Presiden.

Pemerintah juga mengembangkan ekonomi hijau melalui sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon yang telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Presiden menegaskan bahwa hutan yang dijaga, emisi yang dikurangi, dan teknologi bersih yang dikembangkan harus memberikan nilai tambah bagi rakyat Indonesia.

Memperluas Akses Hunian Layak
Kehadiran negara juga diwujudkan melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau hampir 100 ribu rumah.

Berbagai program tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi dan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian.

“Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah Republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekadar ada, republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri, agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya,” tandas Presiden