PUU dan Sinopsis Lembaga Non Struktural

Share berita ke :

Jumat, 21 September 2018
Di baca kali

 

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Badan Amil Zakat Nasional
  3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
  4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
  5. Badan Koordinasi Penyuluhan
  6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  7. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  8. Badan Olahraga Profesional
  9. Badan Otorita Danau Toba
  10. Badan Pelaksana Penyuluhan
  11. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  13. Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
  14. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  15. Badan Pengawas Rumah Sakit
  16. Badan Pengelola (Perbatasan) di Tingkat Daerah
  17. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
  18. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  19. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  20. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  21. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
  22. Badan Perfilman Indonesia
  23. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  24. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
  25. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  26. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  27. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  28. Badan Pertimbangan Telekomunikasi
  29. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  30. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
  31. Badan Restorasi Gambut
  32. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
  33. Dewan Energi Nasional
  34. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  35. Dewan Insinyur Indonesia
  36. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  37. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  38. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  39. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  40. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  41. Dewan Ketahanan Nasional
  42. Dewan Ketahanan Pangan
  43. Dewan Nasional Ekonomi Khusus
  44. Dewan Pengupahan Nasional
  45. Dewan Pers
  46. Dewan Pertahanan Nasional
  47. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  48. Dewan Pertimbangan Presiden
  49. Dewan Riset Nasional
  50. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  51. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  52. Kantor Staf Presiden
  53. Komisi Aparatur Sipil Negara
  54. Komisi Banding Merek
  55. Komisi Banding Paten
  56. Komisi Informasi
  57. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
  58. Komisi Kejaksaan
  59. Komisi Kepolisian Nasional
  60. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  61. Komisi Nasional Disabilitas
  62. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
  63. Komisi Nasional Lanjut Usia
  64. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  65. Komisi Pemilihan Umum
  66. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
  67. Komisi Pengawas Haji Indonesia
  68. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  69. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  70. Komisi Penyiaran Indonesia
  71. Komisi Penyuluhan Nasional
  72. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  73. Komite Akreditasi Nasional
  74. Komite Anti Dumping Indonesia
  75. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
  76. Komite Industri Nasional
  77. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  78. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
  79. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
  80. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  81. Komite Nasional Keuangan Syariah
  82. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
  83. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
  84. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
  85. Komite Perdagangan Nasional
  86. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  87. Komite Profesi Akuntan Publik
  88. Konsil Kedokteran Indonesia
  89. Konsil Tenaga Keperawatan
  90. Konsil Tenaga Kesehatan
  91. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  92. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
  93. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  94. Lembaga Produktivitas Nasional
  95. Lembaga Sensor Film
  96. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
  97. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  98. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
  99. Ombudsman Republik Indonesia
  100. Otoritas Jasa Keuangan
  101. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  102. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
  103. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  104. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila